Sinergi Antar Elemen Anti Korupsi

Penanganan kasus korupsi yang cepat, tegas, cekatan, hingga menghajar para pelakunya tanpa ampun merupakan impian segenap elemen anti korupsi di negeri ini. Meski sayangnya dambaan tersebut selama ini baru berupa mimpi yang berhadapan dengan upaya pemberantasan korupsi yang masih belum sesuai harapan. Sementara penanganan kasus korupsi yang menimpa PKS bergulir dengan kecepatan maksimal, menerjang hingga akar-akarnya yang paling dalam. Apakah penanganan kasus korupsi PKS ini merupakan kabar gembira tentang upaya pemberantasan korupsi yang telah berubah menjadi profesional?

Jika selama ini segala urusan yang menyangkut pemberantasan korupsi pada umumnya terkesan lelet, jalan di tempat, tebang pilih, tidak menyentuh inti persoalan, hingga dakwaan dan vonis yang dijatuhkan tidak memadai, maka penanganan kasus korupsi PKS justru berkebalikan dari hal-hal tersebut. Mengapa demikian, dan apa yang membuatnya berbeda? Disinilah kedewasaan dan kejelian kita teruji, apakah kita hanya akan terombang-ambing oleh opini media beserta agenda di belakangnya. Kebencian terhadap korupsi semestinya tidak membuat kita menutup mata terhadap kejanggalan-kejanggalan sekecil apapun dalam penanganan kasus korupsi, semestinya membuat kita lebih utuh dan cermat menyikapi situasi yang berlangsung.

Jika saat ini PKS teramat identik dengan korupsi, berbagai kasus dan skandal, sebenarnya pernah terjadi hubungan dan sejarah istimewa antara PKS dan berbagai elemen anti korupsi di negeri ini. Ketika pemberitaan media yang sangat gencar mengenai image PK hingga (kemudian menjadi PKS) sebagai komunitas yang bersih dan jujur, partai ini pernah menjadi ikon anti korupsi di negeri ini, menjadi tumpuan harapan sebagian masyarakat akan terwujudnya Indonesia yang bebas korupsi, pada masa-masa indah penuh kisah menakjubkan bak di negeri dongeng. Terlepas dari adanya pencitraan media pada masa itu, harus diakui memang ada spirit anti korupsi yang sangat kuat dan khas pada partai ini. PKS membesar dari citra anti korupsi yang dimilikinya.

Dalam kondisi yang tidak bisa menafikkan tingginya biaya politik, secara umum PKS mengantarkan kadernya menduduki posisi di legislatif dan eksekutif dengan biaya yang jauh lebih rendah dibanding kekuatan politik lain. Dari PKS lebih banyak lahir sosok-sosok sederhana yang menjadi anggota dewan atau pejabat. Anggota dewan yang berangkat ke kantor dengan motor bututnya atau naik angkutan umum, kepala daerah yang tinggal di rumah teramat sederhana atau rumah kontrakan, sosok-sosok yang teguh menolak suap dan mengembalikan gratifikasi hingga tunjangan bermasalah, sosok-sosok yang menjadi satu-satunya orang yang selamat dari proses hukum di saat semua rekannya terjerat kasus korupsi.

Kekuatan anti korupsi yang dimiliki PKS adalah riil mengakar di masyarakat, bukan sekedar lembaga dengan kewenangan yang dimilikinya ditopang oleh peraturan perundang-undangan yang bisa berubah-ubah tergantung pengambil kebijakan. Bukan sekedar sekelompok orang yang membuat LSM atau mengadakan kajian yang melontarkan wacana dan teriakan tentang pemberantasan korupsi, melakukan protes dan demo, tetapi riil sebagai pelaku penyelenggara negara, birokrasi, di legislatif dan eksekutif. PKS juga memiliki peran besar mengedukasi dan mengontrol ratusan ribu kadernya serta jutaan masyarakat dan umat tentang perilaku anti korupsi, hingga mendudukkan orang-orang bersahaja pada posisi-posisi berpengaruh di lembaga legislatif, eksekutif, keagamaan dan kemasyarakatan.

PKS merupakan aset yang cukup signifikan bagi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Apakah kemudian potensi kekuatan anti korupsi yang dimiliki PKS  akan bisa dikelola secara efektif, ataukah akan mengendur dan tenggelam secara perlahan-lahan ke dalam dunia pragmatis dan korup, ataukah akan porak poranda oleh serangan balik kekuatan pro korupsi, atau bahkan kedua hal tersebut yang menimpa PKS sekaligus? Namun bagaimanapun PKS dan oknum-oknumnya melakukan kesalahan dan penyimpangan, sisa-sisa spirit anti korupsi di antara puing-puing reruntuhannya semestinya dipandang sebagai aset yang harus diselamatkan semaksimal mungkin untuk memperkuat perjuangan segenap elemen anti korupsi. Apalagi bila borok dan noda yang perpampang mencolok dalam diri PKS sebenarnya bagian dari permainan, konspirasi, festivalisasi dan jebakan kekuatan pro korupsi. Apa yang menimpa mantan ketua KPK Antasari Azhar sebenarnya bisa menjadi pembelajaran bagi segenap elemen anti korupsi, ketika begitu mudahnya kita menafikkan jasa beliau, bahkan ikut memojokkan tatkala beliau sedang menjadi bulan-bulanan sendirian.

Dengan demikian semua elemen bangsa yang peduli pada upaya pemberantasan korupsi baik perorangan, lembaga atau LSM, semestinya memberikan perhatian khusus kepada PKS. Jangan sampai aset PKS ini terhanyut dalam dunia yang pragmatis dan korup sementara elemen anti korupsi yang lain membiarkan tanpa merasa kehilangan, bahkan ikut mendorong menenggelamkannya. Juga jangan sampai aset PKS ini sendirian menjadi bulan-bulanan menghadapi serangan kekuatan pro korupsi, bahkan terjerumus tanpa sadar dalam permainan yang rumit penuh intrik, fitnah dan tipu daya, sehingga sesama elemen anti korupsi saling menghancurkan satu sama lain. Sebenarnya PKS sangat membutuhkan support dari elemen lain tidak saja untuk menghadapi serangan dari kekuatan pro korupsi, tetapi juga dalam upaya menjaga spirit anti korupsi dalam tubuh PKS sendiri.

Di saat tantangan berat menghadang upaya pemberantasan korupsi, belum ada upaya yang efektif untuk memberantasnya. Demokratisasi, pemilihan langsung, kebebasan pers, peraturan perundangan hingga lembaga khusus tidak membuat korupsi di negeri ini surut, bahkan sebaliknya. Operasi tangkap tangan yang memukau bak melahirkan selebritas korupsi tetap nihil dalam memberikan efek takut dan jera pelaku korupsi. Di sinilah pentingnya menjaga agar upaya pemberantasan korupsi tetap berada pada koridor yang benar. Penyimpangan dalam upaya pemberantasan korupsi, meski tampak menyenangkan, bisa menjadi bumerang yang menodai dan merugikan upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.

Maka jika kasus korupsi PKS ini ditangani secara fair, tanpa tendensi politik, dan profesional, tidak seperti penanganan kasus korupsi pada umumnya, semestinya membuat elemen anti korupsi lain merasakan perih mengingat sejarah dan hubungan istimewa PKS dan pemberantasan korupsi yang pernah terjadi. Dan bila penanganan kasus korupsi PKS ini berjalan tendensius, keluar dari koridor hukum, membabi buta, diskriminatif atau menyerempet kepada hal yang bukan-bukan, semestinya tidak membuat elemen anti korupsi lain bersemangat membullying PKS atas nama pemberantasan korupsi.

Namun yang semestinya paling menjadi keprihatinan segenap elemen anti korupsi di negeri ini adalah menjaga agar spirit anti korupsi yang dimiliki PKS ini tidak semakin memudar, mengingat PKS adalah kumpulan manusia bukan malaikat, masih harus bersusah payah dalam perjuangan. (dakwatuna)