Jangan Terlalu Berharap pada Suatu Koalisi

Mempertanyakan persahabatan sejati di dunia politik, seperti dunia yang tak menyisakan tempat bagi balas budi. Eratnya jalinan persahabatan menjadi perseteruan dalam sekejab, kebersamaan berbuah pengkhianatan, harapan dan semangat berbuah kekecewaan.

Tak semudah menuntut dan menuntut, meskipun menjadi hak. Tak sebodoh membiarkan pengkhianatan, memberi dengan sepenuh ketulusan, tanpa mengharap apa pun. Terlalu berharap mendapatkan sesuatu, tak menjamin akan memperolehnya, tetapi memiliki cita bisa memberikan sesuatu, tak jua mesti kehilangannya.

Agar menjadi pembelajaran, terlalu berharap berujung kekecewaan. Ketika suatu koalisi yang terjalin, dimaknai sebagai pembagian kue kekuasaan dan bagi-bagi jabatan semata, bukan upaya terbaik, pilihan untuk mewujudkan cita.

Dikhianati dan dicampakkan, sebuah resiko memang. Tetapi maknanya bisa berbeda jika partisipasi yang diberikan bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk memberikan sesuatu, memberi kontribusi, bukan mendulang. Bukan saling memperebutkan tanggung jawab untuk didapat, tetapi memperebutkan amal untuk dikerjakan.

Tak memaksa dan tak kan bisa memaksakan. Diperlukan kedewasaan mengambil sikap di antara tahu diri dan tidak tahu diri. Lebih mudah untuk menuntut dan meminta, meski tak membuahkan hasil. Lebih terasa berat untuk memberi, meski tak kan diikuti kekecewaan.

Ketulusan buta dan harapan bodoh, posisi yang sama-sama sulitnya. Biarlah terlalu mudah dicampakkan, tetapi jangan terlalu mudah diperbodoh. Antara bersikap tahu diri dan sikap bisa menempatkan diri, hingga bisa memaksimalkan potensi. Bukan tempat mencari belas kasih, tetapi jangan jua mempertontonkan kebodohan, tinggal bagaimana memolesnya. Diperlukan langkah cerdas agar bisa mendapatkan posisi terbaik, menjaga nilai sebuah pengorbanan tetap berharga.

Yang termudah memang memulai dari diri, agar harapan kepada mereka untuk mengikuti, menjadi layak diungkapkan. Lakukan dari apa yang mampu, jalankan amanah sebaik-baiknya, ketulusan yang tak pudar hingga berbalas empati, meski entah kapan. Bekerja dan bekerja, memberi dan memberi, apapun yang terjadi tetap melayani.

Kecilnya amanah yang diberikan, bukan alasan untuk tak berbuat. Berbuat yang terbaik, untuk menyempurnakan pengabdian pada-Nya, agar Dia memberikan yang terbaik. Semata berharap kepada Dia yang lebih mengetahui tentang bangsa ini dan kita, kemampuan kita, ujian-ujian yang mesti kita lalui dan bangsa ini, sampai pada saatnya yang tepat.

Menempatkan diri yang terbaik dalam kolaborasi, jika mereka memiliki kekurangan, toh kita tak jua lepas dari kekurangan. Tinggal bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan ini, menjadi sebuah kolaborasi untuk saling melengkapi dan menguatkan. Melibas dan mencampakkan, menjadi cinta, kerja dan harmoni.

http://www.dakwatuna.com/2014/05/17/51392/jangan-terlalu-berharap-pada-suatu-koalisi/

Sahabat, Sebenarnya Ukhuwah itu (Tak) Mahal

Sahabat, saat dulu aku menyangka musibah yang menimpamu memberi keuntungan bagiku. Aku bergembira dan bersorak karena kemalangan yang menimpamu. Hingga ketika musibah serupa menimpaku, baru aku bisa mengerti apa yang kau rasakan.

Sahabat, saat aku berharap keuntungan dari kejatuhanmu, membiarkanmu terjerembab, hingga saat aku menginginkan pertolonganmu, engkau sudah tak mamiliki kemampuan untuk menolongku.

Sahabat, ketika aku lapang, pintu maaf kututup terlalu rapat, sedang keangkuhanku benar-benar aku tegakkan. Tak terbayangkan suatu saat aku pun akan menemui saat-saat sempit, saat di mana aku membutuhkanmu.

Ketika akhirnya ukhuwah itu terwujud, tapi ia tak bernilai lagi. Ukhuwah, sering ia baru dipungut pada saat-saat sempit, sementara ketika lapang ia dicampakkan. Ketika ia baru terwujud di saat-saat terdesak, ketika kita sama-sama terlanjur terperosok dalam kehancuran, ketika semuanya sudah terlambat.

Ukhuwah memang mahal, ketika harus mengorbankan begitu besar ego, tetapi mengorbankan ukhuwah itu, lebih mahal lagi yang akan harus dibayar. Keuntungan menyia-nyiakannya belum tentu, malah kerugian bersama yang didapat. Ego telah membuat persoalan kecil menjadi besar, sesuatu yang dekat menjadi jauh.

Ukhuwah menjadi berharga, karena ia harus melewati banyak ujian, harus mematahkan banyak ego. Sebelum tak ada yang lebih berharga dari musibah, yang membawa hikmah, mengerti harga ukhuwah yang dicampakkan di waktu lapang. Namun saat itu harga ukhuwah telah menjadi mahal.

Ujian itu, menyapa berupa nasihat-nasihat indah, kepedulian yang amat, padahal sebenarnya bentuk bentuk lain dari iri dan prasangka yang tersembunyi. Ukhuwah yang tak memiliki nilai, kecuali hanya dalih.

Sahabat, ukhuwah seperti inikah yang bisa kita rajut, ukhuwah yang mesti melewati ujian pahit kembali, ketika harus memberikan kepercayaan setelah untuk kesekian kalinya dikhianati. Kesabaran itu memang tak layak untuk habis, tetapi keraguan, keraguan bahwa ukhuwah ini semu belaka. Pintu-pintu curiga bisa ditutup, tetapi lubang-lubang waspada tetap mesti terbuka. Kekhawatiran, akan kembali dicampakkan ketika tak lagi dibutuhkan.

Ukhuwah itu tak ternilai, meski untuk mendapatkannya tak mesti mahal, andai diulurkan sejak masa lapang, bukan ketika telah berada dalam kondisi terdesak. Tulus karena-Nya, bukan keterpaksaan, bukan kepentingan yang berlindung di baliknya.

http://www.dakwatuna.com/2014/05/09/51003/sahabat-sebenarnya-ukhuwah-itu-tak-mahal/

Plus Minus Mengusung Capres Partai Islam

Sebenarnya cukup riskan untuk membuat dikotomi tentang Islam dalam lingkup ketatanegaraan kita. Piagam Madinah menjadi gambaran awal bahwa Islam telah menggariskan untuk mengakomodasi seluruh komponen masyarakat dalam kehidupan bernegara, termasuk terhadap non-muslim. Terlepas dalam praktek selanjutnya memang tidak seluruh umat Islam mampu mengimplementasikan substansi Piagam Madinah tersebut secara moderat.

Akan tetapi, dalam perjalanan negara ini maupun pengalaman di berbagai negara lain, seringkali umat Islam berada pada posisi sulit, mimpi buruk termarjinalisasi, terdiskriminasi, serta kesulitan untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya diperoleh. Bahkan seringkali kediktatoran sebuah penguasa, kelaliman mereka dalam mengeksploitasi rakyatnya, berkorelasi dengan kondisi tidak baik yang didapatkan umat Islam.

Keyakinan terhadap kebaikan Islam dan tekad untuk mewujudkannya dalam kehidupan melahirkan sebuah komitmen bagi umat untuk mengambil peran optimal dalam kehidupan bernegara. Target ideal itu adalah mengusung Capres dari kalangan Islam, bertepatan dengan momen peningkatan suara yang diraih partai-partai Islam dalam Pileg 2014 ini, juga seiring terwujudnya komunikasi berbagai elemen kekuatan politik dan ormas Islam untuk menjalin koalisi dalam Pilpres mendatang.

Upaya ideal ini sebenarnya menyisakan masalah, ketika harus berhadapan dengan realita yang ada. Pertama, kekuatan politik Islam memiliki masa lalu yang tak pernah akur. Selama ini masih teramat sulit untuk memadukan langkah di antara elemen umat yang terpolarisasi dalam beragam corak. Persoalan friksi di antara umat ini tentunya tidak akan begitu saja terselesaikan dengan mudah.

Kedua, kekuatan politik Islam realitanya juga dibangun dari proses politik yang korup, juga belum bisa melepaskan diri sepenuhnya dari money politic. Tanpa keduanya parpol-parpol besar termasuk partai-partai Islam tak ubahnya akan seperti partai gurem. Inilah realitas yang dihadapi, termasuk kondisi masyarakat yang makin pragmatis, termasuk umat Islamnya. Sementara kekuatan pendanaan dan media yang dimiliki umat kalah jauh dengan yang dimiliki rival-rivalnya.

Kedua persoalan ini bisa menjadi bom waktu yang menjadi sandungan untuk menjalankan suatu pemerintahan bersama yang efektif.

Ketiga, Pilpres berbeda dengan Pileg. Elektabilitas tokoh yang diusung tak mesti berkorelasi dengan komposisi di legislatif. Bisa melihat dalam berbagai Pilkada, misalnya di Jawa Barat. Elektabilitas Aher lebih menentukan daripada kecilnya perolehan suara partai yang mengusungnya. Elektabilitas tokoh-tokoh yang berasal dari kalangan Islam dalam beberapa Pilkada dan Pilpres terakhir, harus diakui memang masih merupakan problem. Kita tidak bisa mengesampingkan begitu saja test case Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Tokoh-tokoh umat seperti Amin Rais, Jusuf Kalla atau Hidayat Nur Wahid memiliki pengalaman elektabilitasnya jauh di bawah mesin politik yang mengusungnya dalam suatu pemilihan langsung.

Target optimal mengusung Capres dari kalangan Islam sendiri, sebenarnya juga memiliki resiko jika nantinya kalah dalam pertarungan, umat akan terdepak sepenuhnya dari pusat kekuasaan.

Bukan soal menang kalah semata, bukan soal keberanian menjadi oposisi, tetapi tentang kepentingan dan agenda keumatan. Di tengah bayang-bayang kekuasaan akan jatuh ke tangan pihak yang tidak ramah terhadap agenda keumatan, kekuasaan akan digunakan secara efektif untuk memuluskan agenda-agenda mereka, kaum sekuler, liberalis dan aliran sempalan, melalui kedekatan mereka dengan pusat kekuasaan. Di sinilah kepentingan umat dipertaruhkan.

Bayang-bayang upaya memarjinalisasi secara represif terhadap umat Islam sebagaimana yang terjadi pada awal Orde Baru, meski bisa jadi terwujud dalam bentuk lain yang lebih halus tapi dahsyat, dalam situasi perang opini dan media. Kasus jilbab, kondomisasi, regulasi miras, jaminan produk halal dan RUU Ormas menjadi gambaran awal.

Di bawah opsi mengusung Capres sendiri, ada pilihan untuk mengusung Cawapres atau hanya sekedar mendukung calon dari kalangan lain yang dipandang paling bisa mengakomodasi kepentingan dan agenda umat, untuk meminimalisasi resiko, mempertimbangkan kepada realitas yang ada.

Meski juga bukan berarti tanpa resiko. Dunia politik yang tak mengenal balas budi. Gus Dur yang memenangkan pemilihan dengan dukungan kalangan Islam, begitu mudahnya menohok kalangan yang mengusungnya begitu berkuasa. Keberadaan JK sebagai Wapres dan keberadaan politikus Islam di kabinet dan Setgab, tidak bisa mendikte sepenuhnya pada kebijakan yang bersinggungan pada kepentingan umat. Faktor track record masa lalu dan posisi tawar ke depan menjadi penting diperhatikan.

Termasuk resiko kehilangan kesempatan bagi umat, pada saat memiliki momen bisa menyatukan visi bersama. Tetapi juga penting mencermati apakah prasyarat dan fase-fase untuk terwujudnya visi tersebut sudah ditempuh umat ini. Untuk membuat sebuah keputusan dengan seksama, sebelum semuanya terlambat. Keputusan terbaik, tak tersandera oleh keraguan, tapi juga tak terjebak pada optimisme semu.
Melihat beratnya kondisi yang dihadapi umat, semestinya masing-masing elemen umat tidak mengedepankan ego, emosi dan ambisi pribadi.

Selayaknya mencermati dengan seksama setiap keputusan yang diambil, kepentingan umat sedang dipertaruhkan. Bukan sedang memperebutkan sebuah jabatan yang empuk tetapi memikul tanggung jawab yang berat menyangkut umat ini. Jangan sampai mengedepankan semata-mata ambisi pribadi mengatasnamakan kepentingan umat.(pksnongsa)

Perseteruan Jokowi dan Islamis, Akankah Berujung Berkoalisi?

Hubungan antara kalangan Islam dan Nasionalis sebenarnya sudah relatif cair. Berbagai koalisi yang terbangun dari tingkat lokal dalam pilkada hingga pada tingkat nasional sudah tidak terpaku pada dikotomi Islam-Nasionalis. Kalangan Islamis sudah tidak terlalu mengingat latar belakang Jokowi yang berasal dari partai yang sering berseberangan dengan visi keumatan di masa lalu, demikian pula menerima realitas keberadaan Ahok sebagai seorang non-muslim yang memenangkan suatu pemilihan. Tetapi ketika kalangan politik Islam lebih cenderung mencitrakan dirinya semakin ke tengah, moderat, mengayomi semua kalangan, melepaskan diri dari sekat-sekat ideologis, justru bola-bola panas terus terlontar dari pihak Jokowi-Ahok, keberanian melempar isu-isu yang menohok kalangan Islamis.

Ahkirnya hingga saat ini terjadi perseteruan yang sengit antara pendukung Jokowi dan kubu Islamis, melalui perang opini di berbagai media, pertarungan di jejaring sosial, mengambil posisi yang saling menjatuhkan satu sama lain. Namun apakah perseteruan ini akan berakhir dengan koalisi keduanya?

Meski perseteruan ini tidak semata-mata hanya berada di ranah persaingan politik, tetapi juga merambah lebih jauh pada isu-isu ideologis. Statemen-statemen panas yang yang sering dilontarkan Ahok tentang agama, dimulai episode ayat konstitusi, dilanjutkan tentang dompet, dempet dan akhlak, kebijakan pembongkaran beberapa masjid, pengangkatan lurah non-muslim, wacana tentang lokalisasi dan penghapusan identitas agama di KTP dan sebagainya. Meski demikian tetaplah politik itu bundar, tidak ada kawan atau lawan abadi. Berbagai benturan ideologis dan politis antara keduanya tidak serta merta membuat peluang untuk menjalin koalisi telah sepenuhnya tertutup.

Perang opini dan kritik yang berlangsung sengit di dunia maya antara Jasmev dengan PKS Cyber Army, perseteruan yang tak henti-hentinya antara Ahok dengan Ketua DPW PPP DKI Jakarta Lulung Lunggana, keterlibatan Jokowi dalam mendukung kandidat dalam berbagai pilkada yang berhadapan head to head dengan kandidat yang diusung partai Islam, perseteruan dengan Muhammadiyah dan berbagai ormas Islam, sikap kritis kalangan Islamis terhadap berbagai kebijakan Jokowi-Ahok dalam masalah penggusuran, penanganan kemacetan, penetapan UMP, hingga penanganan banjir, mis-komunikasi yang sering terjadi dengan kepala daerah tetangga yang kebetulan berasal dari kalangan Islam, akankah semua konflik ini kemudian luluh ketika terdesak pada realitas politik dan kepentingan yang pragmatis?

Atau justru sebaliknya, tetap mempertahankan keberanian menghadapi resiko politik, mengesampingkan politik kompromi dan akomodasi, kukuh mempertahankan idealisme masing-masing serta membiarkan konflik-konflik terus bergulir mewarnai jalannya pemerintahan. Meninggalkan pilihan berbagi kekuasaan demi terciptanya suasana yang lebih sinergis.

Hubungan politik antara kalangan yang dipersepsikan sebagai Nasionalis dan Islamis pada era sebelumnya menempatkan keduanya masih signifikan untuk mengambil pilihan akomodatif dalam suatu koalisi bersama, baik pada masa Megawati maupun SBY. Polemik kepemimpinan wanita antara PPP dan Megawati berakhir dengan koalisi Mega-Hamzah. SBY yang sebelumnya diterpa isu-isu yang tidak baik bagi kalangan Islamis, berujung merapatnya kekuatan politik islam dalam koalisi di pemerintahannya.

Seiring realitas melemahnya kekuatan politik Islamis, pada pemerintahan SBY jilid II mulai memilih opsi menjaga jarak dengan sebagian kalangan Islam, terutama unsur ormasnya. MUI, Muhammadiyah dan sebagian NU sudah tidak terakomodasi dalam kebijakan pemerintahan SBY jilid II, sementara kekuatan politik Islam tetap dipertahankan sebagai penyokong koalisi.

Pilkada DKI Jakarta 2012 memberi suatu pelajaran, akankah suatu saat kekuatan politik Islamis sepenuhnya terlempar dari pusat kekuasaan, dalam arti eksistensinya sudah tidak diperhitungkan lagi?  Pada Pilkada DKI 2012, kubu Jokowi-Ahok tampak sejak awal sudah tidak mengakomodasi kekuatan politik Islam, kontrak politik yang disodorkan PKS tentang kebijakan yang tidak merugikan umat Islam, tidak mendapat respon dari pihak Jokowi. Toh realitanya kalangan Islamis kemudian tidak bisa berbuat banyak menghadapi kebijakan Jokowi-Ahok yang berseberangan dengan visi keumatan. Hal ini akan dipakai sebagai barometer untuk mengukur sejauh mana kekuatan Islamis masih eksis.

Jika saat ini salah satu kubu telah merasa berada di atas angin untuk memenangkan pertarungan 2014, atau salah satu kubu dipersepsikan makin melemah secara signifikan, maka sesungguhnya segala kemungkinan tetap bisa terjadi, kondisi senantiasa tetap cair, sehingga peluang masih terbuka. Bola liar dan kuda hitam masih mungkin untuk muncul. Sebagaimana pengalaman pada Pemilu 1999 dan 2004 yang lalu serta pada berbagai Pilkada, kandidat yang diunggulkan atau yang telah memenangkan pertarungan di Legislatif, bisa juga gagal memenangkan pertarungan Eksekutif.

Maka bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kalangan yang membawa kepentingan umat, untuk tidak sekedar menunggu dan menyaksikan proses yang tengah berlangsung. Kepentingan masing-masing dipertaruhkan melalui berbagai langkah taktis dan lobi-lobi yang efektif. Besarnya kekuatan politik yang dimiliki adalah sesuatu yang berharga, untuk memperkuat posisi tawar, tapi tidak kalah pentingnya adalah kemampuan menggerakkannya dengan gesit.

Apa yang dicapai dengan keberadaan kalangan politik Islam dalam koalisi pemerintahan SBY, hanyalah menjadi pelengkap semata. Dihadapkan dengan isu keumatan seperti RUU Ormas, jilbab Polwan dan kondomisasi, keberadaan kalangan politik Islam dalam koalisi di pemerintahan tidak bisa berbuat banyak. Hingga akhirnya berada pada posisi yang makin terpinggirkan. Di sinilah pentingnya menetapkan target yang optimal dalam kompetisi, berhadapan dengan resiko terpental dari arena.

http://www.dakwatuna.com/2014/02/10/46060/perseteruan-jokowi-dan-islamis-akankah-berujung-berkoalisi/