Tampilkan postingan dengan label Muhammadiyyah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Muhammadiyyah. Tampilkan semua postingan

Senin, 30 Mei 2016

Muhammadiyah, NU, Preferensi Global, dan Roda Zaman

Serangkaian intimidasi dan kriminalisasi menimpa Muhammadiyah, ekskalasinya meningkat dalam waktu dekat ini. Terjadi insiden yang menimpa kendaraan, penembakan gedung  dakwah, hingga pembakaran sekolah milik Muhammadiyah, termasuk kejadian tidak mengenakkan yang menimpa beberapa kadernya. Secara sederhana muncul asumsi bahwa hal-hal tersebut terkait dengan advokasi yang dilakukan Muhammadiyah dalam kasus kematian Siyono, termasuk juga merupakan buntut atas sikap kritis Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah, terutama gugatan yang dilakukan Muhammadiyah terhadap beberapa Undang-Undang seperti, UU Migas, UU Sumber Daya Air dan UU Ormas.

Akan tetapi ada yang perlu digaris bawahi, bahwa (pemegang kebijakan) dunia tidak sedang berjalan seiring asumsi-asumsi mayoritas publiknya. Kita tidak hanya berada pada era kemajuan teknologi fisik dengan segala kecanggihannya, yang bahkan belum pernah dicapai di masa lampau, tetapi kita juga berada pada era kerumitan aspek-aspek non fisiknya, aspek-aspek kebijakan dan strategi yang kini berlangsung, tak lepas dari sisi-sisi konspirasi. Maka kita juga perlu membaca apa yang sedang menimpa Muhammadiyah tersebut tidak hanya dari aspek luar yang tampak.

Baiklah kita mereview apa yang menimpa kalangan modernis dan tradisionalis, dalam hal ini direpresentasikan oleh Muhammadiyah dan NU pada pertengahan abad ke 20. Kalangan modernis dipersepsikan lebih ramah terhadap nilai-nilai modernisme yang sedang menjadi tren global. Sebaliknya, persepsi Islam yang anti kemajuan, kolot dan radikal lebih melekat pada kalangan tradisionalis. Namun kemudian tren ini berbelok terbalik, pada awal abad ke 21 persepsi militan dan radikal lebih melekat pada kalangan modernis dan puritan. Sebaliknya, kalangan tradisionalis justru mendapatkan image lebih terbuka dan ramah terhadap nilai-nilai liberalisme dan sekularisme.

Maka, ketika pada awal Orde Baru NU didepak secara menyakitkan dari kekuasaan dan mengalami marginalisasi, baiknya kita ‘membaca’ hal tersebut dari dua sisi sekaligus. Bukan hanya agenda global tidak menghendaki model Islam yang kolot dan lebih menghendaki model Islam yang lebih ramah terhadap nilai-nilai modernisme, tetapi perlu juga dibaca aspek yang justru berkebalikan sama sekali dengan yang tampak dari luar, upaya menghentikan laju kalangan Islam modernis meski dalam perspektif saat itu merupakan mitra yang lebih loyal.

Berbagai perlakuan diskriminatif dan intimidasi yang menimpa NU ternyata memang bukan membunuh NU, tetapi justru menguatkannya secara kultur. Akses dan fasilitas yang lebih baik yang diperoleh kalangan modernis di kekuasaan, tidak serta merta berarti mereka lebih diterima dan dikehendaki. Hal tersebut kemudian malah membunuhnya, terbunuh oleh suasana nyaman kedekatannya dengan kekuasaan. Ada aspek-aspek yang tampaknya menekan, namun ia sesungguhnya sedang menguatkan militansi. Sebaliknya, ada aspek-aspek yang tampaknya memberi fasilitas dan proteksi, namun sesungguhnya ia sedang meninabobokan.
Preferensi global telah berubah secara dinamis. Tidak serta merta kalangan modernis melaju seiring arus modernisme zaman, justru kalangan tradisionalis kemudian mengambil alih dominasi dan hegemoni yang ditempati kalangan modernis sejak masa pergerakan kemerdekaan hingga awal perjalanan negara ini. Ada masa di mana Islam modernis dipandang lebih ramah dan diterima, tapi tren itu tidak statis, kemudian dipersepsikan lebih militan dan radikal. Sebaliknya, persepsi jumud, kolot dan anti kemajuan kemudian berubah menjadi antitesis militan dan radikal yang menghantarkannya untuk lebih terbuka pada nilai-nilai liberalisme dan sekularisme.

Akan tetapi kunci dan benang merah dari dinamika ini tetap, kepentingan global tampaknya tidak menghendaki suatu aliran keagamaan tertentu dalam Islam untuk terlalu dominan. Sebelum terus melaju dan sulit dikendalikan, maka hegemoni tersebut harus diestafetkan. Sebuah kepentingan untuk mempertahankan friksi dan polarisasi dalam tubuh umat Islam, hingga mereka tak beranjak dari problematika internal.

Jika preferensi global tetap berada dalam kondisi dinamis, maka arah perubahan dari preferensi ini tetap merupakan sebuah pertanyaan. Bukan lagi antara radikalisme dan liberalisme misalnya, tetapi preferensi itu bergeser pada kepada Islam yang lebih privat, yang syiarnya tidak terlalu berisik, serta kulturnya tidak terlalu kuat, sehingga lebih mudah tereliminasi dari kehidupan publik. Bisa juga bergeser pada Islam yang apolitik, yang tidak mengganggu dan merepotkan kekuasaan.

Sebagaimana hegemoni Islam modernis yang tidak dikehendaki terus melaju, maka bisa pula terjadi hal serupa, jika tradisionalisme telah menancapkan hegemoninya, maka ia tetap saja tidak boleh terus membesar lagi. Maka konsep Islam Nusantara tampak sejalan dengan upaya menciptakan suasana nyaman bagi NU, melepaskannya dari sebagian akarnya, melepaskannya dari tantangan.

Namun yang ideal bagi umat Islam sesungguhnya adalah melepaskan diri dari preferensi global, upaya untuk mengukuhkan eksistensi sebagai pemegang superioritas peradaban. Meski saat ini Islam sendiri sedang melewati fase inferiornya, tetapi sudah merupakan sunatullah bahwa kejayaan itu terus dipergilirkan. Namun pemilik masa depan bukanlah pemilik (zona nyaman) masa kini. (dakwatuna)

Muhammadiyah dan Kasus Siyono, antara Jebakan dan Peluang

Upaya Muhammadiyah dalam mengawal pengungkapan kasus kematian korban penangkapan Densus 88 Siyono, mendapat perhatian masyarakat secara meluas. Tetapi ada sesuatu yang menjadi pertanyaan dan perlu juga untuk dicermati, mengingat upaya serupa yang telah sering dilakukan Muhammadiyah sebelumnya tidak terekspos secara meluas.

Perlu dicermati apakah misalnya ada kepentingan lain yang sengaja menyeret Muhammadiyah untuk masuk dalam peran ini. Kita berada pada era bertarungnya berbagai kepentingan besar. Kasus terorisme, sebagaimana kasus korupsi, politik dan lainnya, tentunya juga tidak berdiri sendiri, sekaligus rawan festivalisasi untuk kepentingan-kepentingan di baliknya.

Berbeda dengan alm. Siyono yang diakui bukan merupakan warga Muhammadiyah, kasus-kasus terkait tindakan Densus 88 sebelumnya seperti di Tulungagung dan Temanggung bahkan menyangkut warga Muhammadiyah sendiri. Pada kasus-kasus sebelumnya benar-benar ada indikasi kuat mereka merupakan korban salah tangkap, jadi bukan hanya menyangkut persoalan kemanusiaan semata, HAM, atau kesalahan prosedur penanganan kasus terorisme.

Penting juga untuk diperhatikan oleh Muhammadiyah, mengingat Kapolri saat ini Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti berasal dari keluarga Muhammadiyah. Kasus kematian Siyono bisa jadi dikehendaki dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin untuk mengadu domba antara Muhammadiyah dengan Polri. Ketika saat ini bisa dikatakan Muhammadiyah sepenuhnya terlempar dari pemerintahan, dimana tak seorang pun dalam kabinet yang merepresentasikan perwakilan Muhammadiyah, kasus Siyono bisa merupakan test loyalitas bagi Muhammadiyah, batu uji untuk memisahkan Polri dari Muhammadiyah.

Muhammadiyah perlu belajar dari Reformasi 1998, Muhammadiyah saat itu mendapatkan posisi cukup baik pada pemerintahan Orde Baru, terutama pada periode akhirnya, kemudian Muhammadiyah justru menjadi motor untuk menumbangkan pemerintahan saat itu. Di antara euforia arus dukungan Muhammadiyah pada Reformasi 1998, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah saat itu Hajriyanto Y. Tohari, memberikan sebuah opini berbeda sebagai warning bagi Muhammadiyah, NU akan segera bertukar posisi mengungguli Muhammadiyah, dan ternyata benar. Hasil yang kemudian didapat Muhammadiyah dari reformasi tersebut adalah, Muhammadiyah terlempar dari kekuasaan, bahkan perannya dalam kehidupan bangsa ini termarjinalisasi, sementara cita-cita ideal yang diharapkan dari reformasi belum terwujud, jika tidak dikatakan makin jauh.

Di antara euforia melambungnya Muhammadiyah dalam persoalan Siyono ini, Muhammadiyah perlu tetap berada pada peran tengahnya, menjaga sikap proporsionalitasnya serta tidak terjebak pada sikap emosionalitas sesaat. Sehingga Muhammadiyah bisa menempatkan diri, berperan lebih komprehensif, menyuarakan sikap kritisnya tanpa kehilangan kesempatan untuk melakukan perbaikan dari dalam.

Dari satu sisi saja, ketika pimpinan Polri dipimpin oleh orang yang berasal dari keluarga Muhammadiyah, ada sisi-sisi perubahan positif yang dicapai. Salah satunya yang tampak adalah merebaknya anjuran untuk shalat tepat waktu dan berjamaah pada jajaran kepolisian. Jangan sampai sisi-sisi positif ini kemudian pupus, jangan sampai Muhammadiyah mendapatkan sesuatu tetapi kehilangan sesuatu yang lebih besar.

Upaya yang dilakukan Muhammadiyah ini sekaligus juga merupakan peluang, sejauh mana Muhammadiyah bisa memainkan peran secara apik menyangkut persoalan bangsa. Serupa dengan yang dilakukan NU ketika berhadapan dengan upaya marjinalisasi, kemudian keluar dari zona tersebut dan mengambil alih posisi dominan yang dipegang Muhammadiyah sejak masa pergerakan kemerdekaan hingga akhir Orde Baru. Peran untuk menempatkan diri pada perputaran roda zaman, antara naik dan tergilas. (dakwatuna) 

Sabtu, 08 November 2014

Dua Wajah Muhammadiyah

Oleh: Muhammad Muflih

Bulan September lalu saya melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di sebuah desa di ujung paling barat Kabupaten Bogor. Di sela-sela kegiatan yang padat, saya banyak bersilaturahim dengan berbagai tokoh masyarakat. Termasuk berdiskusi dengan seorang kyai muda, pemimpin sebuah pondok pesantren salafi. Kami berbicara mengenai beragam isu yang berkembang di desa dan bahkan sampai pada pembahasan kebencian warga pada Muhammadiyah.


Menurut pak Kyai, cara dakwah orang Muhammadiyah terlalu keras, merasa benar sendiri, terkesan ingin menguasai wilayah, dan stigma negatif lainnya. Di desa ini memang ada satu kampung yang didominasi oleh warga Muhammadiyah. Tokohnya sangat keras dalam menyampaikan ceramah, terutama terkait hal-hal yang menurut Muhammadiyah merupakan bid’ah. Saya terus menyimak tanpa mengakui bahwa saya kader Muhammadiyah.



Cara dakwah yang keras itulah yang tidak bisa diterima warga. Pernah suatu ketika, setelah sholat jumat, seorang ustadz dari Muhammadiyah berdiri di depan mimbar dan berkata, “yang sholat zuhur setelah sholat jumat, ke neraka!” Tentu saja warga kaget. Di beberapa masjid kampung di desa ini, memang ada yang melaksanakan sholat zuhur setelah sholat jumat. Apapun yang ‘difatwakan’ orang Muhammadiyah disana, selalu warga sampaikan pada sang Kyai salafi. Dengan ringan si Kyai menjawab keluhan warga, “tanyakan saja dalilnya.” Sayangnya, ketika ditanyai warga, sang ustadz dari Muhammadiyah tadi mengaku tidak tahu dalilnya. Tentu saja ini jadi senjata Kyai Salafi untuk ‘menyerang’ balik. Muballigh Muhammadiyah punya banyak PR.



Ketika Kepala Desa yang sekarang menjabat belum terpilih, isu yang berhembus pada masa kampanye 2 tahun yang lalu adalah dia orang Muhammadiyah. Warga yang begitu alergi sempat terpengaruh isu ini. Namun pada akhirnya, sang calon mengklarifikasi bahwa dia bukan lagi orang Muhammadiyah. Bahkan, dia mengajak warga untuk sholat subuh berjama’ah. Dia akan bertindak sebagai imam dan ber-qunut.



Tantangan pak Kades pada warga saat itu hanya trik politik. Kenapa saya sebut trik? Karena beberapa hari setelahnya, dia mengakui sendiri dirinya adalah orang Muhammadiyah. “Waktu masa pemilihan, di depan rumah saya banyak orang mengirim macam-macam; telur busuk, bangkai ayam, dan lain-lain. Pihak lawan berusaha mencelakai saya dengan cara-cara ganjil. Tapi kan saya orang Muhammadiyah tulen, hal-hal seperti itu saya gak percaya, merusak tauhid. Saya lawan saja dengan puasa,” ujar Pak Kades. Sebagai catatan, lagi-lagi saya tidak mengaku sebagai orang Muhammadiyah waktu itu. Jadi, Kepala Desa disana memimpin dengan ‘ruh’ muhammadiyah, tetapi menyembunyikan identitasnya sebagai orang Muhammadiyah.



Beberapa hari setelah KKN selesai, saya mengikuti kuliah umum bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake Jr., di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tema yang diperbincangkan adalah “Islam dan Barat”. Ketika Blake menyinggung tentang toleransi beragama, beliau beberapa kali menyebut Muhammadiyah sebagai organisasi penjaga perdamaian dan toleransi di Indonesia. Tidak sekalipun beliau menyebut NU. Artinya -tanpa mengecilkan peran NU- ada pengakuan di tingkat nasional, bahkan internasional, bahwa Muhammadiyah mempunyai peran besar untuk mewakili wajah Islam yang damai. Ada kontradiksi ketika melihat Muhammadiyah dari dua sisi; dari atas (skala global) nampak berwajah damai, tetapi menyeramkan jika dilihat dari bawah (kalangan akar rumput).



Pada skala nasional, memang kampanye toleransi antar umat beragama terus digalakkan. Kita bisa mengamati, saat ini toleransi umat beragama di Indonesia sudah berjalan baik. Namun di kalangan paling akar rumput, ada sesuatu yang belum selesai. Malahan, perkara-perkara ini menjadi bahan pertengkaran dan memutus silaturrahim antar umat Islam sendiri; konflik yang disebabkan perbedaan paham mengenai yasinan, tahlilan, memperingati hari kematian dan lain-lain.

Pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya warga Muhammadiyah memperbaiki persepsinya di kalangan akar rumput? Kita punya jawaban masing-masing. Bagi saya persepsi menjadi penting, bukan untuk pencitraan. Tetapi, dengan diterimanya Muhammadiyah di lapisan masyarakat paling bawah, dakwah amar ma’ruf nahi munkar akan lebih mengena. Ali Bin Abi Thalib pernah berkata, “jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu.” Perlu cara-cara yang lemah lembut untuk memahamkan sesuatu pada masyarakat. Kalau kita bersikap keras dan berhati kasar, berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Ali Imran ayat 159, maka tentu mereka (masyarakat) menjauhkan diri dari kita.

Akankah muncul (kembali) kisah heroik seperti kisah Pak AR Fachrudin yang mengubah tradisi yasinan tradisional menjadi pengajian tafsir Al-Qur’an? Pak AR adalah contoh terbaik dari “toleransi khilafiyah”. Beliau mengubah persepsi masyarakat terhadap Muhammadiyah dengan cara yang santun. Muhammadiyah tentu saja mesti punya wibawa, namun bukan dalam pengertian ‘menyeramkan’.

Muhammad Muflih/sangpencerah.com
( Sekretaris Bidang ASBO - PD IPM Kabupaten Bogor )

Jumat, 04 Juli 2014

NU, Kedewasaan Berpolitik Muhammadiyah dan Kedewasaan Mengelola Konflik

Bagi NU dan Muhammadiyah seringkali godaan politik datang teramat menggiurkan, hingga tanpa terasa banyak yang telah berada terlalu jauh dari khittah. Klaim-klaim dukungan, perpecahan internal hingga gesekan antar ormas adalah sebagian dari ekses negatif yang ditimbulkannya.

Sebagaimana terjadi pada kicauan politikus PKS Fahri Hamzah tentang gagasan menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri nasional. Di antara pro kontra gagasan tersebut dan multitafsir kicauan yang dilontarkan, disayangkan ada respon berlebihan di tingkat pemimpin umat yang bisa memicu gesekan di akar rumput.

Terkait hal ini, menjadi relevan mengingat kembali pesan Ketua Umum MUI yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin kepada umat Islam agar dalam mendukung pasangan capres dan cawapres tertentu bersikap sewajarnya, karena bisa jadi suatu saat capres yang didukung menjadi musuh politik. “Dalam mendukung capres, jangan jadi ekstrimis, fanatik. Jangan orang lain yang bertarung, kita yang ribut.”

Jalur di luar politik praktis yang ditempuh NU dan Muhammadiyah adalah sebuah pilihan. Sebagaimana disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, kalau Muhammadiyah terseret pada kepentingan politik maka dipastikan Muhammadiyah akan hancur, kondisinya akan naik turun sejalan dengan naik turunnya parpol tersebut. Umat Islam harus melibatkan diri dalam politik, tapi tidak semuanya masuk ke dalam politik praktis.

NU dan Muhammadiyah telah hidup dalam rentang masa yang panjang, menjalani berbagai kondisi yang berbeda. Memegang kekuasaan hingga terlempar dari kekuasaan, menjadi anak emas penguasa hingga menjadi anak tiri penguasa, menikmati masa-masa penuh kebebasan hingga menjalani masa penuh diskriminasi dan intimidasi. Pada semua kondisi itu, dakwah harus tetap berlanjut, dan misi dakwah harus senantiasa terjaga.

Ketika komitmen untuk meneguhkan jatidiri sebagai Islam moderat yang rahmatan lil alamin teruji, komitmen yang sebenarnya menuntut sikap sabar menghadapi permasalahan yang timbul, tak mungkin dakwah ini menafikkan adanya tantangan beserta problematikanya, hanya menuntut kesabaran kita menyikapinya. Komitmen tersebut menuntut konsistensi untuk berupaya menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi secara moderat.

Sehingga pada tingkat pemimpin hingga akar rumput tumbuh kedewasaan sikap, tidak mudah terprovokasi serta tidak mudah dimanfaatkan pihak ketiga. Menjaga sikap ruhamau bainahum, mempertahankan komitmen tentang persaudaraan di antara umat. Menjalin komunikasi yang sejuk dan santun, serta bertindak dengan bijak.

Isu tentang transnasional, Wahabi atau MTA, berpadu dengan gesekan politik, berpotensi menimbulkan hal-hal yang bisa merugikan kita semua. Semua itu menuntut komitmen pemimpin umat untuk mendewasakan akar rumputnya. Belajar dari apa yang terjadi pada berbagai konflik horizontal yang sudah sering terjadi di antara umat, justru ada pihak lain yang mengambil keuntungan darinya.

Komitmen Muhammadiyah menjadi rumah besar umat Islam, menaungi ormas-ormas yang lain, perlu mendapat apresiasi, sekaligus memerlukan suport agar komitmen tersebut terjaga. Agar kita semua ada dalam kolaborasi, saling menopang dalam memecahkan tantangan dakwah yang semakin tidak ringan ini.

“Sesama ormas Islam dilarang saling mendahului,” begitulah pesan Prof. Din Syamsudin.


Minggu, 27 Oktober 2013

Salafy Di Muhammadiyah, Ketika Kebersamaan Teruji


Ramadhan dan Hari Raya telah berlalu, namun ada sesuatu yang masih mengganjal pada komunitas Salafy dalam tubuh Muhammadiyah tentang perbedaan pandangan mengenai penentuan awal Ramadhan dan Hari Raya. Komunitas Salafy yang agak moderat, yang selama ini relatif bisa nyambung dan bersinergi bersama komunitas lain di Muhammadiyah, bahkan keduanya lebih tampak identik dilihat dari luar. Hubungan yang terjalin lebih cenderung saling melengkapi, banyak merangkai suatu harmoni sekalipun sebenarnya juga terdapat perbedaan corak yang mendasar.

Pandangan keagamaan puritan keduanya dalam lingkup ibadah mahdhah memang sejalan. Namun Muhammadiyah juga mewarisi gagasan keagamaan modern dari Muhammad Abduh yang berpotensi menimbulkan friksi dengan pandangan Salafy yang tekstual. Dan potensi terjadinya friksi inilah yang mulai terkuak dari momentum dalam penentuan awal Ramadhan dan Hari Raya.

Muhammadiyah mengetahui bahwa penentuan tanggal pada masa Rasulullah dengan memakai cara rukyatul hilal yang sangat sederhana. Namun Muhammadiyah memaknai melihat bulan dengan mata telanjang hanyalah sebuah sarana untuk menentukan tanggal, sesuai dengan kondisi umat waktu itu. Nilai-nilai modernitas yang diadopsi Muhammadiyah cenderung pada penggunaan hisab untuk penentuan kalender sesuai pada kondisi zaman sekarang. Sebagai analogi sederhana, fikih sejak masa klasik menentukan status hukum khunsa melalui tempat keluarnya air kencing, sedang pada masa sekarang ketika ilmu kedokteran semakin maju, kasus khunsa ditentukan dengan tes DNA, hormon dan organ reproduksi, yang terkadang hasilnya berkebalikan dengan metode tempat keluarnya air kencing.

Seiring berlalunya zaman, persoalan penentuan kalender umat ini semakin komplek. Persoalan ini tidak sesederhana terlihatnya hilal atau sebatas ada saksi yang mengaku melihatnya,  sebagaimana adanya pada masa Rasulullah. Ketika di zaman ini ilmu astronomi sudah sedemikian maju, tidak bisa menafikkan begitu saja ilmu hisab untuk menguji validitas terlihatnya hilal.

Juga tidak semudah menentukan definisi ulil amri yang berhak memutuskannya, tidak sesederhana ketika ada orang melihat hilal, otomatis tanggal ditetapkan. Di antara pemahaman seburuk apapun suatu pemerintahan dzalim, kaum muslimin tetap harus taat sepenuhnya selagi bukan diperintah untuk maksiyat, dengan pandangan yang mendefinisikan ulil amri sebagai otoritas dalam bidangnya masing-masing termasuk ulama atau ormas, bukan monopoli pemerintah. Umat ini tidak lagi berada pada satu kepemimpinan yang otoritasnya diakui seluruh Umat Islam, termasuk persoalan memposisikan keberadaan ormas, persyarikatan, jamiyyah atau majelis keagamaan di antara beragamnya aliran, manhaj atau madzhab yang belum bisa dipertemukan. Juga sikap pada sebaik atau seburuk apapun suatu pemerintahan yang notabene adalah muslim, namun bagaimana bila menyangkut rezim boneka kaum kuffar sekalipun banyak memakai simbol-simbol Islam. Atau jika pemerintah didominasi aliran sempalan, memutuskan tanggal berdasarkan metode yang tidak syar’i seperti aboge, lantas siapa yang memegang otoritas untuk ditaati oleh umat.

Ketika dahulu Umat Islam berada hanya dalam satu Daulah, terjadi perbedaan penentuan tanggal antara wilayah yang berbeda, antara Damaskus dan Madinah. Apakah sekarang dalam satu negara yang luas, penduduknya harus menentukan tanggal secara bersamaan, meski satu negara terdiri dari berbagai wilayah dengan kondisi astronomis, mathla’, dan zona waktu yang berbeda, perbedaan antara Papua dengan Aceh lebih besar dari perbedaan antara Damaskus dan Madinah. Atau dalam sebuah kawasan sempit yang terbagi menjadi banyak negara kecil seperti di kawasan Teluk, apakah akan menentukan tanggal sendiri-sendiri sementara kondisi astronomisnya hampir sama. Apakah terlihatnya hilal mengikat pada satu negara saja, atau wilayah lokal sejauh jarak qoshor shalat saja, ataukah berlaku bagi seluruh dunia di era teknologi informasi yang mengglobal ini.

Banyak lagi persoalan lain seperti  pemahaman mengikuti waktu rangkaian pelaksanaan haji, dengan pemahaman mengikuti tanggal di negeri masing-masing. Misalnya apakah Negeri-negeri di Afrika harus menunda penetapan tanggal meski hilal telah terlihat dikarenakan di negeri tempat pelaksanaan haji hilal belum tampak dan tanggal belum ditetapkan. Ataukah sebaliknya, penetapan rangkaian ibadah haji menunggu penampakan hilal di negeri-negeri Afrika atau sebelah baratnya, jika di Arab Saudi hilal belum tampak.

Pilihan pada metode hisab hanyalah bagian kecil dari paradigma penerimaan nilai-nilai modernisme dalam keberagamaan. Dan ketika paradigma ini bersinggunggan dengan berbagai paradigma lain, seperti konsep ulil amri atau umat sebagai satu kesatuan yang tidak semestinya saling mendahului, maka semestinya diperlukan sikap arif dalam menentukan keputusan, terkait apa yang menjadi prioritas dan lebih bermanfaat.

Dalam kondisi yang begitu komplek, tidak semestinya kita terbelenggu pada permasalahan yang masih sulit dipertemukan. Jika selama ini kalangan Muhammadiyah mendapat manfaat dari sisi keilmuan, tsaqofah dan sumber daya dari interaksinya dengan kalangan Salafy, sementara kalangan Salafy mendapat akses menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui Muhammadiyah, semoga sisi positif ini tidak rusak oleh memperuncing masalah-masalah yang tidak begitu bermanfaat.

Kita yakin keberadaan ulil amri merupakan solusi atas semua problematika umat. Namun untuk mewujudkannya bukanlah perkara yang mudah, sebagai imbas atas keragaman pemahaman dalam tubuh umat sendiri. Ulil amri bisa jadi baru akan tegak sempurna kelak di penghujung akhir umur umat ini. Dan berabad-abad sebelumnya, umat ini mesti bisa menyiasati ketiadaan senjata pamungkas ini dalam menghadapi segenap problematikanya.

Persoalan perbedaan pemahaman ini senantiasa ada, bukan sekedar persoalan tingkat keilmuan atau penguasaan kitab semata. Di antara upaya pencarian kebenaran yang mulia ini, semoga tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak kontraproduktif bagi kedua belah pihak. (dakwatuna)