Menambah (Sedikit) Manfaat Dari Perhelatan Politik Ini

Akibat buruk politik biaya tinggi di negeri ini tentunya akan kembali juga pada kita semua. Tapi itulah kenyataan yang terjadi, ketika publik semakin apatis dan pragmatis, semestinya juga menjadi bahan evaluasi bagi para pelaku politik di atas sana. Memang harus diakui, perjalanan perpolitikan pasca reformasi ini hasilnya belum seperti yang diharapkan, baik dalam bidang ekonomi, moral, dan sebagainya. Ungkapan berikut mungkin bisa sedikit menghibur keputusasaan publik, seribu tahun bersama pemimpin dhalim lebih baik dari pada satu hari tanpa pemimpin, tapi mungkin kalau kita belum mengalami sendiri belum percaya juga.

Jalan pintas yang paling mudah untuk menjawab sikap apatis publik adalah dengan cara membeli suara. Berbagai bentuk pemberian, sejak dari sembako, infrastruktur, hingga serangan fajar secara cash. Seiring persepsi publik yang buruk terhadap partai, begitu banyak kandidat yang ‘berjudi’ habis-habisan. Suatu investasi politik yang tidak hanya beresiko bagi para kandidat jika gagal, tapi juga membuat kondisi perpolitikan semakin tidak sehat.

Rasanya sampai bosan, atribut partai dan kandidat berseliweran di mana-mana. Sepertinya terlalu monoton dan kurang kreatif, dari tahun ke tahun bentuknya seperti itu-itu juga, stiker, kalender atau pamflet, dengan pesan klasik yang monoton, mohon doa restu dan dukungannya, pilih nomor sekian..., siap berjuang untuk rakyat dan itu-itu juga.

Mungkinkah dengan sekedar melihat logo partai atau foto caleg, lantas orang yang melihat akan memilihnya? Ya mungkin saja, namanya juga usaha, agar dikenal dan dipilih. Tetapi jangan menutup mata, masyarakat sedang apatis dengan yang namanya politik atau partai. Maklum juga, kondisi bangsa memang sedang seperti ini. Maka tidakkah berpikir untuk mencari terobosan yang lebih kreatif agar biaya yang tidak sedikit itu bisa lebih maksimal efeknya. Kata orang para caleg yang memajang fotonya di tepi jalan itu jadi seperti ngemis, jadi mestinya tertantang bagaimana agar atribut-atribut itu bisa bermanfaat dan memberi inspirasi banyak orang, sehingga orang yang melihatnya menjadi salut.

Apalagi bagi partai yang sumber dananya terbatas, perlu menyiasati agar biaya yang dikeluarkan bisa maksimal. Bahkan mengupayakan agar bisa bermanfaat ganda, tidak hanya secara politik, seperti kata pepatah, sekali mendayung dua pulau terlampaui. Tidak sekedar berupa atribut-atribut konvensional, tapi disisipi materi lain yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Kalau atribut itu sekedar logo partai dan foto calon, mungkin setelah pemilu sudah tak terpakai lagi, paling-paling juga hanya untuk menutup emperan lapak. Berbeda kalau artibut itu juga mengandung pesan bermakna seperti tentang menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, ucapan salam, doa dan dzikir, kata mutiara dan sebagainya, setelah pemilu usai pun Insya Allah masih bermanfaat. Bisa juga baliho, banner dan spanduk, disisipi pesan-pesan dan informasi yang bermanfaat bagi pengguna jalan, petunjuk lalu lintas, peta, mempromosikan potensi lokal, atau pesan tentang lingkungan hidup, niscaya akan bermanfaat ganda dan setelah pemilu masih layak untuk terpajang. Agar tidak digaruk Panwas tentunya logo partai bisa ditutup materi lain yang serasi.

Atau memperbanyak materi keilmuan dalam bentuk buku atau majalah tentang berbagai tips-tips praktis yang berguna, kesehatan, memasak, dan hal-hal yang membuat orang yang dongkol politik pun ikut menikmatinya. Hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan memang bermanfaat bagi perbaikan masyarakat pada umumnya. Bisa juga  berbentuk buku yang berisi kisah inspiratif, motivasi, materi ceramah dan khutbah yang menyegarkan, ketrampilan sehari-hari, sarana belajar dan sebagainya. Hal-hal yang bersifat mencerahkan dan mencerdaskan, tapi jauh dari kesan menggurui.

Daripada hal-hal yang tidak simpatik, berbagai atribut ditempel di dinding, gapura, tiang listrik atau pagar yang membuat suasana menjadi lusuh. Coba bayangkan susah-susah kita kerja bakti mengecat gapura atau pagar, lantas setiap menjelang pemilu seenaknya orang menempelkan bermacam-macam gambar. Atau pohon di tepi jalan menjadi penuh dengan paku yang tertancap, mungkin pohonnya bisa menangis ya.

Efektifitas dalam meraih simpati publik perlu diperhitungkan daripada sekedar jor-joran yang tidak mengena. Adakalanya pesan yang disampaikan menjadi isu yang begitu berpengaruh. Di saat yang sama, kampanye dan pencitraan yang begitu masif, seolah hanya lewat begitu saja tanpa menaikkan elektabilitas yang bersangkutan. (dakwatuna)

Sinergi Antar Elemen Anti Korupsi

Penanganan kasus korupsi yang cepat, tegas, cekatan, hingga menghajar para pelakunya tanpa ampun merupakan impian segenap elemen anti korupsi di negeri ini. Meski sayangnya dambaan tersebut selama ini baru berupa mimpi yang berhadapan dengan upaya pemberantasan korupsi yang masih belum sesuai harapan. Sementara penanganan kasus korupsi yang menimpa PKS bergulir dengan kecepatan maksimal, menerjang hingga akar-akarnya yang paling dalam. Apakah penanganan kasus korupsi PKS ini merupakan kabar gembira tentang upaya pemberantasan korupsi yang telah berubah menjadi profesional?

Jika selama ini segala urusan yang menyangkut pemberantasan korupsi pada umumnya terkesan lelet, jalan di tempat, tebang pilih, tidak menyentuh inti persoalan, hingga dakwaan dan vonis yang dijatuhkan tidak memadai, maka penanganan kasus korupsi PKS justru berkebalikan dari hal-hal tersebut. Mengapa demikian, dan apa yang membuatnya berbeda? Disinilah kedewasaan dan kejelian kita teruji, apakah kita hanya akan terombang-ambing oleh opini media beserta agenda di belakangnya. Kebencian terhadap korupsi semestinya tidak membuat kita menutup mata terhadap kejanggalan-kejanggalan sekecil apapun dalam penanganan kasus korupsi, semestinya membuat kita lebih utuh dan cermat menyikapi situasi yang berlangsung.

Jika saat ini PKS teramat identik dengan korupsi, berbagai kasus dan skandal, sebenarnya pernah terjadi hubungan dan sejarah istimewa antara PKS dan berbagai elemen anti korupsi di negeri ini. Ketika pemberitaan media yang sangat gencar mengenai image PK hingga (kemudian menjadi PKS) sebagai komunitas yang bersih dan jujur, partai ini pernah menjadi ikon anti korupsi di negeri ini, menjadi tumpuan harapan sebagian masyarakat akan terwujudnya Indonesia yang bebas korupsi, pada masa-masa indah penuh kisah menakjubkan bak di negeri dongeng. Terlepas dari adanya pencitraan media pada masa itu, harus diakui memang ada spirit anti korupsi yang sangat kuat dan khas pada partai ini. PKS membesar dari citra anti korupsi yang dimilikinya.

Dalam kondisi yang tidak bisa menafikkan tingginya biaya politik, secara umum PKS mengantarkan kadernya menduduki posisi di legislatif dan eksekutif dengan biaya yang jauh lebih rendah dibanding kekuatan politik lain. Dari PKS lebih banyak lahir sosok-sosok sederhana yang menjadi anggota dewan atau pejabat. Anggota dewan yang berangkat ke kantor dengan motor bututnya atau naik angkutan umum, kepala daerah yang tinggal di rumah teramat sederhana atau rumah kontrakan, sosok-sosok yang teguh menolak suap dan mengembalikan gratifikasi hingga tunjangan bermasalah, sosok-sosok yang menjadi satu-satunya orang yang selamat dari proses hukum di saat semua rekannya terjerat kasus korupsi.

Kekuatan anti korupsi yang dimiliki PKS adalah riil mengakar di masyarakat, bukan sekedar lembaga dengan kewenangan yang dimilikinya ditopang oleh peraturan perundang-undangan yang bisa berubah-ubah tergantung pengambil kebijakan. Bukan sekedar sekelompok orang yang membuat LSM atau mengadakan kajian yang melontarkan wacana dan teriakan tentang pemberantasan korupsi, melakukan protes dan demo, tetapi riil sebagai pelaku penyelenggara negara, birokrasi, di legislatif dan eksekutif. PKS juga memiliki peran besar mengedukasi dan mengontrol ratusan ribu kadernya serta jutaan masyarakat dan umat tentang perilaku anti korupsi, hingga mendudukkan orang-orang bersahaja pada posisi-posisi berpengaruh di lembaga legislatif, eksekutif, keagamaan dan kemasyarakatan.

PKS merupakan aset yang cukup signifikan bagi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Apakah kemudian potensi kekuatan anti korupsi yang dimiliki PKS  akan bisa dikelola secara efektif, ataukah akan mengendur dan tenggelam secara perlahan-lahan ke dalam dunia pragmatis dan korup, ataukah akan porak poranda oleh serangan balik kekuatan pro korupsi, atau bahkan kedua hal tersebut yang menimpa PKS sekaligus? Namun bagaimanapun PKS dan oknum-oknumnya melakukan kesalahan dan penyimpangan, sisa-sisa spirit anti korupsi di antara puing-puing reruntuhannya semestinya dipandang sebagai aset yang harus diselamatkan semaksimal mungkin untuk memperkuat perjuangan segenap elemen anti korupsi. Apalagi bila borok dan noda yang perpampang mencolok dalam diri PKS sebenarnya bagian dari permainan, konspirasi, festivalisasi dan jebakan kekuatan pro korupsi. Apa yang menimpa mantan ketua KPK Antasari Azhar sebenarnya bisa menjadi pembelajaran bagi segenap elemen anti korupsi, ketika begitu mudahnya kita menafikkan jasa beliau, bahkan ikut memojokkan tatkala beliau sedang menjadi bulan-bulanan sendirian.

Dengan demikian semua elemen bangsa yang peduli pada upaya pemberantasan korupsi baik perorangan, lembaga atau LSM, semestinya memberikan perhatian khusus kepada PKS. Jangan sampai aset PKS ini terhanyut dalam dunia yang pragmatis dan korup sementara elemen anti korupsi yang lain membiarkan tanpa merasa kehilangan, bahkan ikut mendorong menenggelamkannya. Juga jangan sampai aset PKS ini sendirian menjadi bulan-bulanan menghadapi serangan kekuatan pro korupsi, bahkan terjerumus tanpa sadar dalam permainan yang rumit penuh intrik, fitnah dan tipu daya, sehingga sesama elemen anti korupsi saling menghancurkan satu sama lain. Sebenarnya PKS sangat membutuhkan support dari elemen lain tidak saja untuk menghadapi serangan dari kekuatan pro korupsi, tetapi juga dalam upaya menjaga spirit anti korupsi dalam tubuh PKS sendiri.

Di saat tantangan berat menghadang upaya pemberantasan korupsi, belum ada upaya yang efektif untuk memberantasnya. Demokratisasi, pemilihan langsung, kebebasan pers, peraturan perundangan hingga lembaga khusus tidak membuat korupsi di negeri ini surut, bahkan sebaliknya. Operasi tangkap tangan yang memukau bak melahirkan selebritas korupsi tetap nihil dalam memberikan efek takut dan jera pelaku korupsi. Di sinilah pentingnya menjaga agar upaya pemberantasan korupsi tetap berada pada koridor yang benar. Penyimpangan dalam upaya pemberantasan korupsi, meski tampak menyenangkan, bisa menjadi bumerang yang menodai dan merugikan upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.

Maka jika kasus korupsi PKS ini ditangani secara fair, tanpa tendensi politik, dan profesional, tidak seperti penanganan kasus korupsi pada umumnya, semestinya membuat elemen anti korupsi lain merasakan perih mengingat sejarah dan hubungan istimewa PKS dan pemberantasan korupsi yang pernah terjadi. Dan bila penanganan kasus korupsi PKS ini berjalan tendensius, keluar dari koridor hukum, membabi buta, diskriminatif atau menyerempet kepada hal yang bukan-bukan, semestinya tidak membuat elemen anti korupsi lain bersemangat membullying PKS atas nama pemberantasan korupsi.

Namun yang semestinya paling menjadi keprihatinan segenap elemen anti korupsi di negeri ini adalah menjaga agar spirit anti korupsi yang dimiliki PKS ini tidak semakin memudar, mengingat PKS adalah kumpulan manusia bukan malaikat, masih harus bersusah payah dalam perjuangan. (dakwatuna)

NU & Kriminalisasi Yang Pernah Menimpanya

Serangkaian badai pernah menerpa perjalanan Partai Nahdlatul Ulama (NU) dalam kancah perpolitikan di negeri ini. Terlebih ketika NU mengalami euforia kemenangan pasca tumbangnya PKI, badai yang datang kian dahsyat dan bertubi-tubi. Ketika itu NU menjadi satu-satunya kekuatan politik yang eksis pasca tumbangnya kekuasaan Presiden Soekarno, ketika PKI sedang dibabat habis, PNI sedang terpuruk pamornya, dan Masyumi masih terseok-seok untuk bangkit kembali. Berhubung jasa NU menjadi ujung tombak penumpasan PKI bersama militer pro Soeharto, wajar jika NU memiliki harapan kuat untuk mendampingi militer memegang tampuk pemerintahan pasca tumbangnya Orde Lama tersebut.

Namun perjalanan NU menuju pusat kekuasaan tidak semudah yang diduga sebelumnya. Koalisi mesra NU dengan militer di pemerintahan awal Orde Baru hanya berlangsung sesaat. Berbagai kasus dan skandal menghantam bertubi-tubi, mendepak NU dari pusat kekuasaan. Di antara kasus yang menonjol adalah kisruh pengangkatan guru agama melalui program Ujian Guru Agama (UGA) ketika NU memegang posisi Menteri Agama waktu itu, serta kisruh penanganan haji oleh Yayasan Muawanah Lil Muslimin (Ya Mualim) bersama PT Arofat.

Hingga dalam sudut pandang sempit, dengan mudahnya publik mencemooh dan mendiskreditkan kesalahan-kesalahan NU, sebagaimana yang dilakukan rival-rival politiknya. Namun bila sudut pandang dalam melihat NU ini diperluas, menempatkan NU tidak saja sebagai gerakan yang mencari kekuasaan semata, namun sekaligus sebagai gerakan yang memperjuangkan agama, di mana rintangan dan intrik yang menimpanya lebih dari sekedar persaingan politik untuk mencari kekuasaan semata, sebagaimana yang menimpa Refah, FIS atau Masyumi.

Kisruh UGA berawal dari pengadaan guru agama secara mendesak, di mana ketika masa PKI berkuasa agama dipinggirkan dan menjadi bahan olok-olok, maka pada euforia pasca PKI tersebut posisi agama menjadi signifikan sehingga dirasakan kebutuhan untuk mengangkat guru-guru agama secara besar-besaran dalam waktu singkat. Kemudian dilakukan perekrutan sejumlah orang yang meski tidak memiliki ijazah memadai untuk menjadi pegawai negeri melalui semacam pelatihan singkat yang disebut UGA.

Namun pelaksanaan di lapangan menjadi akhirnya bermasalah ketika satu SK pengangkatan menjadi guru agama negeri tidak diberikan kepada yang bersangkutan tetapi diberikan kepada orang lain. misalnya SK pengangkatan seseorang yang bernama Sulaiman di Kab. Magelang diberikan kepada seorang yang bernama Nurhamim di Kab. Semarang, maka orang yang bernama Nurhamim tadi menjadi guru agama negeri dengan identitas sebagai Sulaiman tanpa menempuh prosedur yang semestinya. Kemudian orang yang bernama Sulaiman yang semestinya telah berhak dan memenuhi prosedur diangkat sebagai guru agama negeri tadi diusulkan kembali untuk mendapatkan SK karena SK memang belum diterimanya. Ketika SK pengangkatan kembali turun, SK tersebut lagi-lagi diberikan kepada orang lain, demikian seterusnya. Bahkan SK pengangkatan satu guru agama negeri bisa digandakan menjadi lima SK aspal (asli tapi palsu), hingga ada lima orang menjadi pegawai negeri dengan menyandang identitas sebagai Sulaiman di lima tempat yang berbeda. Anak remaja dengan identitas palsu atau orang yang belum bisa baca tulis dengan baik pun bisa diangkat menjadi guru agama negeri asalkan membayar sejumlah uang kepada calo oknum NU yang menguasai Departemen Agama ketika itu, dengan dalih untuk keperluan NU.  Sebagian kecil memang digunakan untuk membeli aset-aset berupa tanah atau gedung untuk NU. Rival-rival politik NU mengetahui akal-akalan birokrasi ini tetapi membiarkannya, bahkan memfasilitasinya.

Para pengurus NU berdalih dengan kaidah ushul fiqihnya bahwa mengangkat guru agama sebesar-besarnya, dengan cara bagaimanapun merupakan kebutuhan yang masuk kategori ‘dlorurot’, seperti diperbolehkannya mencuri kain kafan mayit untuk diberikan kepada orang yang tidak punya baju dengan alasan dlorurot daripada telanjang. Sebenarnya dampaknya juga berimbas kepada kualitas madrasah-madrasah NU hingga 30 tahun kemudian. Pada masa orde lama kualitas Madrasah NU umumnya lebih baik daripada Sekolah Rakyat (SR) Negeri, namun keadaan menjadi sebaliknya ketika Madrasah NU diisi pengajar produk UGA, jauh tertinggal dari sekolah negeri. Ada banyak faktor yang menyebabkannya, namun kualitas produk UGA harus diakui cukup rendah.

Sedang kisruh Ya Mualim dilatarbelakangi minat kaum santri di Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi. Kalau untuk kalangan abangan waktu itu masih belum berminat bahkan masih alergi dengan hal-hal yang berbau agama. Namun keinginan menunaikan haji tersebut hanyalah merupakan impian yang tak mungkin terwujud mengingat kaum santri yang umumnya dari kalangan NU secara ekonomi merupakan kelas menengah ke bawah. Gelar haji merupakan sesuatu yang sangat prestisius, hanya segelintir orang yang mampu melaksanakannya. Ketika itu perjalanan haji menggunakan kapal laut dengan memakan waktu dan bekal yang begitu besar. Kemudian orang NU di pelosok-pelosok berbondong-bondong mencicil biaya haji melalui Ya Mualim tersebut, partisipasinya luar biasa.

Namun kemudian uang yang disetorkan dan saham yang dibeli menguap tanpa ada pertanggungjawabannya. Di samping kehilangan materi juga mendapati pupusnya impian untuk menunaikan ibadah haji. Tanpa mengerti kisruh apa yang terjadi di balik Ya Mualim dan PT Arofat, yang pasti keduanya telah collapse di tengah kondisi pengurusnya yang bergelimang harta dan properti.

Partai NU Partai Ingkang Murni

Dasar Islam Agama Kang Suci

Quran Hadits Pedoman Sejati

Madzhab Papat Nganggo Salah Siji

Sartane Hukum Islam Berlaku

Ing Negara Indonesia Mriki

Ini adalah sebagian bait-bait yang dilantunkan pada kampanye Partai NU pada Pemilu 1955. Dari syair ini menimbulkan implikasi yang dalam. NU bukan saja memiliki pesaing politik dalam upaya meraih kekuasaan, tapi juga implikasi dari posisi NU yang secara ideologi politiknya mengagendakan berlakunya hukum Islam di Negara Indonesia ini.

Meski gesekan dan friksi demikian panjang antara NU Muhammadiyah dan kalangan pembaharu sejak peristiwa Komite Hijaz hingga lepasnya NU dari Masyumi, konsistensi NU dalam mengusung pemberlakuan hukum Islam di Negara Indonesia tidak surut. Meski sering terjadi perbedaan sikap antara NU dan kekuatan Umat Islam lain pada tataran aplikasi praktisnya, namun senantiasa kompak dalam mengusung ide dasar memperjuangkan hukum Islam dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Meski antara NU dan Masyumi terlibat friksi yang hebat, keduanya sama-sama simpati terhadap sikap politik Islam sebagaimana yang dianut Sayyid Quthb pada kondisi waktu itu.

Dalam kondisi pasca Orde Lama, dimana upaya membangun kembali Masyumi masih terseok-seok, NU bukan saja menjadi kekuatan politik Umat Islam yang paling utama, namun sekaligus menyandang predikat sebagai Islam yang kolot, fundamentalis, seideologi dengan Sayyid Quthb, berarti NU dipandang sebagai sebuah momok Islam dalam sudut pandang kaum Nasionalis waktu itu. Sehingga upaya-upaya untuk menghalau NU dari kancah politik dipersiapkan, NU kemudian berhadapan dengan serangkaian tekanan, skandal dan konspirasi. Jasa dan kemesraan NU dalam operasi penumpasan PKI bersama militer pro Soeharto dilupakan dalam waktu singkat.

Pemilu 1971 menjadi pertarungan hidup mati bagi Partai NU melawan GOLKAR. Hingga kemudian NU tersingkir dari pemerintahan, bahkan termarjinalisasi dalam berbagai bidang kehidupan oleh pemerintah Orde Baru. Ketika dalam kondisi yang lemah NU terpaksa menerima pilihan untuk berfusi dalam wadah PPP, posisi NU sebagai tulang punggung utama PPP tidak membuat NU luput dari upaya marginalisasi di dalam PPP, di bawah intervensi pemerintah Orde Baru yang begitu dominan, sekaligus sebagai upaya mengerdilkan PPP itu sendiri. Upaya marginalisasi NU di PPP sangat kental pada masa kepemimpinan HJ Naro. Unsur NU baru bisa memegang tampuk pimpinan PPP ketika kekuasaan Orde Baru telah lengser.

Konsistensi NU dalam mengusung berlakunya hukum Islam berbuah konsekwensi pahit dan menyakitkan. Kedzaliman, kriminalisasi dan ketidakadilan senantiasa menimpanya. Pasca 1971, posisi-posisi NU di Depag disingkirkan, orang NU menghadapi pencopotan masal dari berbagai jabatan yang sebelumnya dipegang. Jangankan menjadi Menteri Agama, Kakandepag atau Rektor IAIN, menjadi Kepala Madrasah atau Kepala KUA saja hampir mustahil. Aset-aset NU terpaksa hidup dengan meninggalkan atribut NUnya, madrasah-madrasah milik NU terpaksa harus melepaskan keterkaitan dengan LP Maarif, media masa NU hilang dari peredaran. Secara struktur, kepengurusan NU bahkan seperti mati suri. Meski ditimpa ketidakadilan demi ketidakadilan, NU hanyalah seperti sekelompok orang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bersabar.

Ketika ormas selain NU bisa mencicipi secuil kue pembangunan Orde Baru bagi amal-amal usahanya, sekolah, universitas, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya, namun bagi kalangan NU teramat sulit mendapatkan akses bantuan dan fasilitas dari pemerintah. Sekalipun bagi kalangan NU yang masuk ke Golkar, fasilitas yang diterimanya tetap tak seberapa. Orde Baru seperti merasa memiliki hutang nyawa dengan NU, begitu takut akan kebangkitan kembali NU. Amal usaha NU harus menghidupi aktivitasnya secara mandiri, bahkan di bawah tekanan. Sebagian kecil Kalangan NU, pesantren dan birokrat NU berusaha menghirup nafas lebih longgar dengan masuk ke Golkar, sehingga mendapatkan fasilitas dan bantuan meski tak seberapa. Namun eksistensi mereka justru lebih rendah daripada kalangan NU yang menjadi oposisi secara mandiri.

Lantas apakah tekanan dan marginalisasi dari Pemerintah Orde Baru dalam bidang politik, birokrasi, pendidikan, ekonomi dan sebagainya ini mampu mematikan NU? Ketika NU terkurung pada level masyarakat bawah, pinggiran dan pedesaan, dengan image yang kolot, kampungan dan terbelakang, apakah NU akan tetap eksis di tengah arus teknologi dan modernisasi? Satu dekade menjelang Orde Baru runtuh sudah mulai bisa terjawab. Ketika pamor Orde Baru bersama keberhasilan semu pembangunannya mulai pudar di mata masyarakat, justru secara kultural NU semakin eksis dan menyatu dengan masyarakat. Intervensi yang dilakukan Orde Baru terhadap NU yang melahirkan friksi kubu Gus Dur dan Abu Hasan tidak signifikan mempengaruhi NU.

Kultur NU secara horisontal mampu menembus sekat kaum abangan dan secara vertikal mulai merangsek menembus kalangan menengah ke atas. Terjadi akulturasi budaya antara kalangan NU dan abangan. Kalau dulu memakai kerudung menjadi ejekan pada kalangan abangan, kemudian kerudung bahkan membudaya pada kalangan abangan. Kaum abangan tidak lagi canggung melakukan tradisi-tradisi NU, melantunkan shalawat, mendengarkan pengajian ala NU dan mengikuti amaliyah khas NU lainnya. Sebaliknya kalangan NU juga tidak lagi alergi terhadap tradisi dan even khas abangan termasuk kesenian mereka. Amaliah khas NU seperti tahlilan, yasinan, maulid dan lainnya demikian mengakar, bahkan bisa dikatakan lebih populer di masyarakat kebanyakan daripada ibadah yang sudah baku seperti shalat, zakat, puasa atau tilawah al Qur’an.

Dan pasca tumbangnya Orde Baru, NU bukan lagi kelompok marginal dan kelas bawah, bahkan di luar dugaan sekaligus juga muncul sebagai kekuatan intelektual. Secara politik, NU sangat diperhitungkan. Untuk menggambarkan hegemoni NU, sampai ada ungkapan Kakandepag di seluruh Indonesia diambilalih NU semuanya, begitu mudah tanpa perlawanan berarti dari ormas lain, bahkan Rektor IAIN Padang juga sempat diduduki orang NU.

Namun bukan berarti ujian dan badai yang menimpa NU telah berakhir. Jika sebuah ujian telah berlalu, ujian yang akan datang bisa jadi lebih rumit. Ketika konsistensi para pendahulu NU mengusung pemberlakuan hukum Islam berbuah kesabaran dalam kepahitan. Kemudian ketika ujian serupa menimpa generasi penerus NU dalam bentuk dan suasana berbeda, akankah konsistensi itu sejengkal demi sejengkal akan memudar? Akankah dengan hegemoni yang disandang NU akan sanggup melewati derasnya arus pluralisme, sekularisme dan liberalisme, yang ingin menempatkan kebesaran NU sebagai batu sandungan di jalan dakwah ini, menempatkan syariah dan khilafah sebagai momok yang begitu menakutkan, melahirkan sikap inferior dan ketidakdewasaan terhadap sesama komponen umat dengan stigmatisasi isu gerakan transnasional, fundamentalis dan radikal yang ambigu?

Kasus-kasus yang menjerat NU pada waktu itu memberikan sebuah pelajaran bahwa kompetisi yang melibatkan para pengusung dakwah ini lebih dalam dari sekedar persaingan politik atau ekonomi semata. Gerakan yang mengusung agenda dakwah tidak akan sepi dari berbagai rintangan, baik berupa pemberangusan yang kasar, intrik yang dikemas halus, hingga konspirasitainment yang heboh. Dan hal seperti itu bisa menimpa siapa saja dari pengusung agama ini baik NU Muhammadiyah, HTI, PKS LDKI dan lainnya. Ketika itu NU dalam kondisi tersudut, baik oleh lawan politiknya maupun sesama komponen umat yang pernah terlibat friksi dengan NU. Lebih cenderung memojokkan NU, mencela kebobrokan moral dan perilaku korup yang dilakukannya, tidak becusnya NU dalam mengelola suatu pemerintahan, daripada membangun sinergi untuk menghadapi tantangan dakwah secara bersama-sama.

Namun para pengusung dakwah ini selayaknya tidak serta merta menjadikan rintangan yang menghadang sebagai dalih yang paling mudah untuk menafikkan sisi-sisi kekurangan, kelengahan, kemalasan atau ketergesaan pribadi-pribadi pengusungnya. Dan tidak hanya sisi-sisi kekurangan para pengusung dakwah ini yang menjadi sebab memudarnya jalan dakwah, namun terkadang kuatnya tekad dan semangat pengusung dakwah ini diolah oleh rival-rival dakwah menjadi ketergelinciran dan jatuhnya para pengusung dakwah. (dakwatuna)

Jengkol PKS Dan Ghuroba

Tak disangka tak dinyana, jengkol menjadi sebuah fenomena yang menggemparkan hingga kalangan pejabat di negeri ini. Baru kali ini harga jengkol yang berlipat ‘menggoyang’ dunia perekonomian kita. Sejak zaman dahulu, barang sepele sebangsa jengkol belum pernah menjadi suatu fenomena besar.

Rasa-rasanya sebagian besar masyarakat kita tidak terlalu butuh jengkol. Seberapa pun mahalnya, nggak ambil pusing. Beda dengan beras, sehari saja tidak makan nasi, rasanya tetap belum makan meski menyantap beragam makanan lainnya. Wajar jika program Sehari Tanpa Nasi di Kota Depok menuai berbagai keluhan hingga protes dari masyarakatnya. Bahkan bagi yang tidak doyan jengkol, digratiskan pun tetap tidak doyan, enek banget, apalagi baunya saja sudah mengganggu.

Tapi faktanya segelintir orang tetap ada yang menjadi pecandu jengkol. Betapapun mahal harganya, tetap harus bersusah mencarinya. Orang lain menilainya aneh, tidak bisa dinalar. Mengapa tidak memburu makanan lain yang lezat-lezat saja. Tapi begitulah selera kita masing-masing, terkadang tidak bisa saling mengerti.

Rasa-rasanya jengkol ini ada kemiripannya dengan PKS, partainya para pemuda yang aneh bagi komunitasnya. Di saat sebagian besar generasi muda mengisi waktu luangnya dengan main-main, tak jauh-jauh dari hal-hal yang bersifat entertainment, segelintir anak muda yang sudah kecanduan PKS seleranya menjadi beda. Ketika kebanyakan pemuda menikmati masa mudanya dengan hal-hal yang serba menyenangkan dan hura-hura, main, pacaran, nonton, dengerin musik, segelintir pecandu PKS malah berkutat dengan hal-hal seperti ngaji, baca buku, menghafal Al Qur’an, rajin ke masjid dan seabreg tugas lain. Orang lain mungkin berpikir masa muda waktunya hura-hura, rajin ibadah kalau sudah tua saja, tapi para pecandu PKS sejak belia sudah harus berkutat dengan agenda-agenda di masyarakatnya, sejak dari bakti sosial hingga menjadi relawan bencana. Orang lain mungkin menilai hal tersebut sangat membosankan, terkekang, nggak gaul, dan sumpek banget, tapi para pecandu PKS sangat menikmati kebahagiaan dari berbagai aktivitas yang dilakukan.

Ketika memandang pohon jengkol, sepertinya juga mengingatkan tentang pohon dakwah yang kita bina. Ketika seseorang menanam pohon jengkol, yang akan memanen buah dari pohon yang ia tanam bukanlah dirinya. Paling cepat, yang akan memetik buah jengkol dari pohon yang ia tanam adalah cucunya, bahkan generasi sesudahnya. Mengingatkan tentang jalan dakwah ini yang begitu panjang, belum tentu generasi yang menanam pohon dakwah ini yang memetik buahnya juga, bisa jadi pohon dakwah ini berbuah pada masa generasi sesudah kita. Di sinilah pentingnya motivasi, kesabaran dan keikhlasan bagi para penanam pohon jengkol dan juga pohon dakwah ini. Para penanamnya bukanlah orang yang mementingkan diri sendiri atau mengutamakan kepentingan sesaat, tetapi sebuah pengorbanan untuk masa depan, meraih hasil di hari esok, bahkan di akherat kelak.

Dan bagaimana harga jengkol yang bisa lebih mahal dari harga daging sekalipun, tanpa mempromosikannya, tak ada iklan untuk menarik orang-orang membeli jengkol, namun nyatanya para pemilik jengkol seperti mendapat rejeki yang tak disangka-sangka sebelumnya. Begitu pula dengan dakwah yang kita bina, tatkala kebanyakan manusia tidak membutuhkan bacaan Al Qur’an kita, dzikir kita, sholat kita, tatkala berhadapan dengan dunia yang semakin pragmatis, yang ditanyakan hanyalah uang dan materi, bansos, aspirasi dan semacamnya. Sia-siakah doa kita, tilawah kita, qiyamul lail kita tatkala masyarakat tidak membutuhkannya, mengapa kita bersusah payah melakukan semua itu. Tidakkah mengandalkan politik uang saja, membangun pencitraan, iklan, permainan media, untuk mencapai tujan kita. Namun sebagaimana jengkol, bisa jadi suatu hari nanti amal-amal yang sepele di hadapan manusia itu mengundang pertolonganNya, dari arah yang tak disangka-sangka, pintu kemenangan yang seolah mustahil menjadi mudah.

Jadi bagi para pecandu jengkol dan juga pecandu PKS, nikmati saja keanehan ini meski kebanyakan manusia tak mengerti kenikmatan yang dirasakan.(dakwatuna)